Home / Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 - 12:13 WIB

Banggar DPRK Banda Aceh Soroti Ketergantungan Fiskal dan Infrastruktur dalam R-KUA-PPAS APBK 2027

REDAKSI

Badan Anggaran DPRK Banda Aceh menyampaikan catatan strategis terhadap R-KUA-PPAS APBK 2027 dalam Rapat Paripurna, Kamis 13 Agustus 2026.

Badan Anggaran DPRK Banda Aceh menyampaikan catatan strategis terhadap R-KUA-PPAS APBK 2027 dalam Rapat Paripurna, Kamis 13 Agustus 2026.

BANDA ACEH — Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh menyampaikan sejumlah masukan dan catatan strategis terkait Rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027. Catatan tersebut disampaikan oleh pelapor Banggar, Tuanku Muhammad, dalam Rapat Paripurna di Ruang Utama Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).

Ketergantungan Fiskal pada Dana Transfer

Dalam laporannya, Banggar menyoroti tingginya ketergantungan struktur anggaran daerah terhadap dana transfer pusat. Porsi pendapatan transfer tercatat mencapai 70,56 persen dari total pendapatan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 28,37 persen.

Baca Juga :  Paripurna DPRA Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Tuanku Muhammad menegaskan bahwa kondisi ini sangat rentan bagi kapasitas fiskal daerah. Jika tidak dikelola secara cermat, berpotensi memicu timbulnya utang belanja di tahun anggaran berikutnya. Banggar juga meminta Wali Kota memberikan penjelasan mendalam terkait kebijakan tagging pada dana transfer 2027.

Alokasi Belanja Modal dan Skala Prioritas

Untuk Tahun Anggaran 2027, belanja modal direncanakan sebesar Rp100.495.336.284 atau sekitar 6,97 persen dari total belanja daerah. Banggar menekankan agar anggaran belanja modal tersebut benar-benar difokuskan pada pembangunan aset berdaya guna, dibutuhkan, serta terawat.

Secara khusus, Pemko Banda Aceh diminta memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor krusial, antara lain:

Baca Juga :  Komisi 1 DPRA Minta Pemerintah Diraja Malaysia Usut Tuntas Kasus Penembakan Warga Aceh

Akses jalan dan konektivitas

Drainase dan pengendalian banjir

Penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah

Sarana kesehatan dan fasilitas pendidikan

Fasilitas pedestrian, ruang publik, serta infrastruktur penunjang ekonomi warga

Strategi PAD, Penataan Pedestrian, dan Lapangan Kerja

Guna mengoptimalkan penerimaan daerah, Banggar mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk menyusun langkah strategis demi mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, dinas terkait diminta melakukan penertiban area pedestrian secara berkelanjutan mengingat masih maraknya pelanggaran oleh oknum warga.

Di samping itu, program kerja Banda Aceh Academy (BAA) diharapkan diarahkan pada kegiatan konkret yang berorientasi pada penurunan angka pengangguran.

Baca Juga :  Kasdam IM hadiri acara Tanam Padi serentak di 14 Provinsi secara Daring

Sektor Kelautan dan Penanganan Banjir

Di sektor kelautan, Banggar menyoroti kondisi lahan tambak di Kecamatan Kutaraja yang kian memprihatinkan. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan diminta berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program Gampong Nelayan yang digagas pemerintah pusat.

Terkait masalah infrastruktur dasar, Banggar mendorong Dinas PUPR untuk:

1. Berkolaborasi dengan PDAM menuntaskan proyek pipanisasi di Gampong Ilie dan kawasan Alue Naga.

2. Segera membenahi sistem drainase di kawasan Doy, Ie Masen Kayee Adang, serta area Pasar Taniyang kerap tergenang dan banjir saat hujan deras.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Parlementarial

DPR Aceh Desak Pansus Usut Lambatnya Bantuan Korban Banjir

Parlementarial

DPRA Akan Layangkan Surat Ke Polda Aceh Untuk Klarifikasi Kasus Pokja BPBJ

Daerah

Pj Gubernur Safrizal Terima Audiensi Prima DMI Aceh

Aceh

Pemerintah Aceh Dukung Penguatan Gerakan PKK sebagai Mitra Pembangunan Daerah

Pemerintah

Aceh Perlu Siapkan Infrastruktur Bisnis Guna Tarik Investor

Pemerintah

Penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) Tahap II Termin Kedua Korban Banjir Langsa Dimulai Rabu Ini

Aceh Besar

Pemkab Aceh Besar Lanjutkan Penataan Pasar Induk Lambaro

Aceh Besar

Syech Muharram Apresiasi Peran MAA dalam Pelestarian Adat Aceh