SIMEULUE — Sekitar 3.000 penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Simeulue hingga kini belum menerima bantuan tersebut. Belum meratanya penyaluran program di kawasan kepulauan ini disebabkan oleh belum beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kabupaten Simeulue, Elysa Wulandari, menjelaskan bahwa fasilitas bangunan dapur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebenarnya telah selesai dibangun sesuai petunjuk teknis BGN Pusat. Namun, operasinya terhambat oleh kejelasan pendanaan.
“Komitmen pendanaan dari BGN Pusat untuk SPPG di wilayah 3T belum ada. Skema pendanaan dapur di daerah 3T berbeda dengan wilayah daratan Pulau Simeulue. Hingga saat ini belum ada kepastian operasional kendati fasilitasnya sudah siap,” ujar Elysa pada Jumat.
Pengawasan dan Tata Kelola Semakin Ketat
Di sisi lain, sistem pengawasan SPPG dinilai semakin membaik. BGN Pusat kini menyediakan aplikasi khusus untuk memilah dan menindaklanjuti laporan masalah di setiap unit pelayanan.
Sanksi tegas juga disiapkan bagi pengelola yang melanggar ketentuan. Menurut Elysa, SPPG yang tidak mematuhi prosedur BGN akan dikenakan surat peringatan (SP) 1 hingga 3, bahkan hingga penangguhan (suspend).
Penanggung Jawab BGN Kabupaten Simeulue, Zainudin, menambahkan bahwa pengawasan yang ketat ini mendorong tata kelola SPPG di daerahnya menjadi lebih teratur sejak adanya kepemimpinan baru di BGN Pusat.
Target Operasional SPPG di Simeulue
Saat ini, tercatat ada 11 unit SPPG yang telah beroperasi dengan baik di Kabupaten Simeulue. Selain itu, terdapat dua unit SPPG dalam tahap persiapan dan lima unit SPPG disiapkan khusus untuk wilayah 3T.
Zainudin optimistis, jika seluruh fasilitas tersebut resmi beroperasi, total SPPG di Simeulue akan bertambah menjadi 18 unit. Penambahan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan MBG secara merata.
Editor: Redaksi
