JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Meski mengakhiri masa jabatan lebih awal, Gibran dipastikan tetap berpotensi memperoleh hak pensiun serta sejumlah fasilitas melekat sebagai mantan wakil presiden sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan regulasi, ketentuan mengenai hak keuangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status ini hanya akan gugur apabila MPR secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian dilakukan secara tidak hormat.
Lebih lanjut, Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun dengan besaran mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat menjabat.
(“Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir,” bunyi kutipan dalam aturan tersebut.)
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri, serta berbagai fasilitas negara lainnya.
Di antara fasilitas tersebut meliputi biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon, hingga pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Dalam aturan yang sama, pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, hingga biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan pada bulan berikutnya sejak resmi diberhentikan secara hormat.
Tidak berhenti di situ, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk didukung oleh staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.***
Editor: Dahlan
