BANDA ACEH — Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh menyampaikan sejumlah masukan dan catatan strategis terkait Rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027. Catatan tersebut disampaikan oleh pelapor Banggar, Tuanku Muhammad, dalam Rapat Paripurna di Ruang Utama Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).
Ketergantungan Fiskal pada Dana Transfer
Dalam laporannya, Banggar menyoroti tingginya ketergantungan struktur anggaran daerah terhadap dana transfer pusat. Porsi pendapatan transfer tercatat mencapai 70,56 persen dari total pendapatan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 28,37 persen.
Tuanku Muhammad menegaskan bahwa kondisi ini sangat rentan bagi kapasitas fiskal daerah. Jika tidak dikelola secara cermat, berpotensi memicu timbulnya utang belanja di tahun anggaran berikutnya. Banggar juga meminta Wali Kota memberikan penjelasan mendalam terkait kebijakan tagging pada dana transfer 2027.
Alokasi Belanja Modal dan Skala Prioritas
Untuk Tahun Anggaran 2027, belanja modal direncanakan sebesar Rp100.495.336.284 atau sekitar 6,97 persen dari total belanja daerah. Banggar menekankan agar anggaran belanja modal tersebut benar-benar difokuskan pada pembangunan aset berdaya guna, dibutuhkan, serta terawat.
Secara khusus, Pemko Banda Aceh diminta memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor krusial, antara lain:
Akses jalan dan konektivitas
Drainase dan pengendalian banjir
Penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah
Sarana kesehatan dan fasilitas pendidikan
Fasilitas pedestrian, ruang publik, serta infrastruktur penunjang ekonomi warga
Strategi PAD, Penataan Pedestrian, dan Lapangan Kerja
Guna mengoptimalkan penerimaan daerah, Banggar mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk menyusun langkah strategis demi mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, dinas terkait diminta melakukan penertiban area pedestrian secara berkelanjutan mengingat masih maraknya pelanggaran oleh oknum warga.
Di samping itu, program kerja Banda Aceh Academy (BAA) diharapkan diarahkan pada kegiatan konkret yang berorientasi pada penurunan angka pengangguran.
Sektor Kelautan dan Penanganan Banjir
Di sektor kelautan, Banggar menyoroti kondisi lahan tambak di Kecamatan Kutaraja yang kian memprihatinkan. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan diminta berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program Gampong Nelayan yang digagas pemerintah pusat.
Terkait masalah infrastruktur dasar, Banggar mendorong Dinas PUPR untuk:
1. Berkolaborasi dengan PDAM menuntaskan proyek pipanisasi di Gampong Ilie dan kawasan Alue Naga.
2. Segera membenahi sistem drainase di kawasan Doy, Ie Masen Kayee Adang, serta area Pasar Taniyang kerap tergenang dan banjir saat hujan deras.
Editor: Redaksi
