Bener Meriah — Lembaga swadaya masyarakat Youth Against Corruption (YAC) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengevaluasi kinerja Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Korwil SPPG) Kabupaten Bener Meriah. YAC bahkan menuntut agar pejabat tersebut dicopot jika terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi.
Desakan ini mencuat pasca-insiden sejumlah siswa di Kecamatan Timang Gajah yang harus mendapat penanganan medis setelah mengonsumsi sajian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (2/9/2026) lalu.
Koordinator Investigasi YAC, Ikhlas Khairi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran terkait keberadaan dan kinerja Korwil SPPG Bener Meriah saat insiden tersebut terjadi.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun dari sejumlah sumber, yang bersangkutan tidak berada di lokasi saat insiden terjadi dan cukup sering berada di luar kota,” ungkap Ikhlas pada Jumat (4/9/2026).
Tuntut Evaluasi Berlapis, Bukan Sekadar Administrasi
Meski informasi ketidakhadiran tersebut belum bisa dijadikan kesimpulan akhir pelanggaran, Ikhlas menegaskan bahwa BGN wajib turun tangan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan langsung. Hal ini krusial karena program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak.
YAC meminta BGN agar tidak hanya berhenti pada pemeriksaan di atas kertas atau sekadar administratif. Beberapa aspek yang didesak untuk dievaluasi meliputi:
- Kehadiran dan Koordinasi: Memastikan keberadaan fisik dan komunikasi pengelola di lapangan.
- Mekanisme Pengawasan: Mengecek keamanan pangan dalam rantai penyediaan makanan.
- Respons Cepat Tanggap: Mengukur kecepatan dan ketepatan pengelola ketika terjadi krisis di lapangan.
“Ini program yang menyangkut makanan untuk anak-anak. Harus ada kehadiran, koordinasi, dan respons yang cepat ketika terjadi persoalan. Ketika terjadi masalah kesehatan, tentu publik mempertanyakan sistem pengawasan di lapangan,” tegas Ikhlas.
Ancaman Pencopotan dan Desakan Transparansi
Selain mengevaluasi Korwil SPPG, YAC juga meminta BGN untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keseluruhan pelaksanaan program MBG di Bener Meriah. Evaluasi ini diharapkan mampu menemukan akar masalah dalam rantai distribusi makanan yang dikonsumsi para siswa.
Ikhlas menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BGN harus menjadi landasan bertindak. “Jika BGN menemukan bahwa fungsi dan tanggung jawab tidak dijalankan sebagaimana mestinya, kami meminta agar Korwil SPPG Bener Meriah segera dicopot dan digantikan,” ancamnya.
YAC berharap insiden di Kecamatan Timang Gajah ini menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan program MBG. YAC juga mendesak agar BGN membuka hasil evaluasi tersebut kepada publik.
“Kami ingin BGN memastikan bahwa keselamatan anak-anak benar-benar menjadi prioritas. Jangan sampai pengawasan terhadap program yang menyangkut keselamatan anak-anak menjadi lemah. Setiap persoalan harus dievaluasi serius agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Ikhlas.
Penulis: Hidayat. S
Editor: Dahlan
