BIREUEN — Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak sekadar menebar janji manis saat meninjau daerah terdampak bencana. Menurutnya, masyarakat yang masih dalam proses pemulihan membutuhkan langkah konkret dan aksi nyata dari kementerian terkait.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Mukhlis dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Hotel Wyndham Panbil Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026). Forum yang membahas Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera itu dipimpin oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, perwakilan kementerian/lembaga, dan para kepala daerah se-Sumatera.
Informasi mengenai pertemuan ini dibenarkan oleh Kabag Prokopim Sekdakab Bireuen, Mursyidin, S.Sos., M.Sos., Sabtu (12/9/2026).
Sektor Pertanian dan Perikanan Lumpuh
Dalam rapat tersebut, Mukhlis memaparkan kondisi Bireuen yang belum pulih total akibat bencana hidrometeorologi. Sektor vital seperti pertanian dan pertambakan mengalami kerusakan parah.
- Sawah Terdampak: Dari total sekitar 15.000 hektare sawah terdampak, saat ini hanya 30 persen yang masih berproduksi normal. Sebanyak 4.731,79 hektare mengalami kerusakan tingkat ringan hingga berat.
- Kerusakan Irigasi: Upaya optimasi dan rehabilitasi lahan oleh Pusat baru menyasar sawah yang pematangnya masih terlihat. Lebih dari 1.000 hektare sawah berstatus rusak berat—terutama yang jaringan irigasi dan bendungannya hancur—belum disentuh penanganan sama sekali.
- Tambak Rusak: Luas tambak warga yang rusak mencapai 4.943,33 hektare dan hingga kini belum menerima intervensi dari kementerian terkait.
Masalah Penyaluran Jaminan Hidup (Jadup)
Dampak sosial-ekonomi yang berat membuat masyarakat memerlukan kepastian bantuan. Salah satu persoalan krusial yang disorot Mukhlis adalah penyaluran jaminan hidup (jadup).
Dari sekitar 297.000 KK penyintas bencana di Bireuen, baru sekitar 5.000 KK yang penyaluran jadupnya tuntas. Sisanya masih tertahan kendala administrasi di tingkat Pemerintah Pusat. Untuk mempercepat proses ini, Mukhlis mengaku telah menemui Menteri Sosial secara langsung.
Mukhlis juga mengungkapkan dinamika sosial di lapangan akibat minimnya pemahaman publik mengenai mekanisme bantuan. Ia menyinggung tudingan yang sempat muncul saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bireuen.
“Janji-janji yang tidak direalisasikan akan menjadi beban untuk kepala daerah. Seperti jadup, seolah-olah disembunyikan oleh bupati,” tegas Mukhlis.
Padahal, ia menjelaskan bahwa bantuan jadup sepenuhnya disalurkan langsung oleh Pemerintah Pusat kepada penerima manfaat sesuai skema yang berlaku, bukan ditahan oleh pemerintah daerah.
Dorong Koordinasi Jujur dan Peran DPD RI
Mukhlis khawatir perhatian Pemerintah Pusat terbagi karena banyaknya daerah lain yang juga tertimpa bencana. Ia meminta Pusat memperkuat koordinasi dengan kepala daerah yang lebih paham kondisi riil di lapangan, serta bersikap jujur mengenai kapasitas anggaran.
“Kalau memang ada yang tidak mampu dikerjakan, sampaikan kepada publik. Jangan tebar janji muluk-muluk. Ketika janji ditebar dan rakyat mendengar, tapi kemudian tidak direalisasikan, maka yang akan jadi sasaran amuk adalah kepala daerah,” ujarnya.
Mukhlis berharap DPD RI dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan Pusat, sehingga pemulihan Aceh pascabencana dapat berjalan terukur dan hak-hak penyintas segera terpenuhi.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
