Home / Parlementarial

Selasa, 10 November 2026 - 16:15 WIB

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Desak Pemerintah Hadirkan Masterplan Penanganan Banjir Terintegrasi

REDAKSI

Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa penanganan banjir di Banda Aceh tidak boleh sekadar menjadi agenda pembersihan saluran musiman, Selasa 10/11/2026.

Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa penanganan banjir di Banda Aceh tidak boleh sekadar menjadi agenda pembersihan saluran musiman, Selasa 10/11/2026.

BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Tuanku Muhammad meminta pemerintah untuk menangani persoalan banjir secara maksimal, Selasa 10/11/2026.

Tuanku Muhammad menuturkan penanganan banjir dan drainase perkotaan Banjir dan genangan tidak boleh terus menjadi persoalan tahunan yang hanya ditangani melalui kegiatan pembersihan saluran ketika musim hujan tiba.

Pemerintah perlu memiliki masterplan penanganan banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase, sungai, kawasan permukiman, dan pengelolaan tata ruang.

Baca Juga :  Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh Minta APBK 2027 Difokuskan untuk Pelayanan Dasar Masyarakat

Fraksi PKS secara khusus meminta perhatian terhadap kawasan yang sering masih mengalami banjir ketika turun hujan lebat seperti Kawasan Doy. Ie Masen Kayee Adang. Kawasan Pasar Tani. Kawasan Depan Polda Aceh Beberapa Kawasan lain yang mengalami genangan berulang.

“Kami meminta adanya pemetaan titik banjir, identifikasi penyebab, jadwal penanganan, dan target pengurangan titik genangan setiap tahun,” kata Tuanku Muhammad

Peningkatan kualitas jalan dan konektivitas Pemerintah perlu melakukan inventarisasi kondisi jalan kota, jalan lingkungan, dan akses menuju pusat kegiatan ekonomi.

Baca Juga :  Pj Bupati Iswanto Tutup Karang Pamitran Pramuka Kwarcab Aceh Besar di Takengon

Pembangunan jalan harus memperhatikan konektivitas antarwilayah, keselamatan pengguna jalan, akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan mobilitas warga.

Penyelesaian persoalan air bersih Fraksi PKS meminta agar program penyediaan air bersih dan perluasan jaringan perpipaan menjadi salah satu prioritas APBK 2027.

Infrastruktur pedestrian dan keselamatan jalan Pembangunan pedestrian harus disertai pengawasan terhadap penggunaan trotoar, penertiban parkir di badan jalan, dan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Baca Juga :  Zulkasmi Dorong Investor Kembangkan Budidaya Tiram di Alue Naga

Jangan sampai trotoar yang dibangun dengan anggaran pemerintah justru tidak dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki.

“Pemerataan pembangunan antarwilayah Fraksi PKS mengusulkan agar setiap kecamatan memperoleh minimal dua usulan prioritas pembangunan dari hasil Musrenbang yang diperjuangkan untuk masuk ke dalam APBK setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, urgensi, dan kemampuan keuangan daerah.

Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi harus menjangkau seluruh kecamatan dan gampong,” ujarnya .  [Adv]

Editor: Dahlan

Share :

Baca Juga

Berita

Irfansyah: DPRA Tetapkan Raqan Prolega Prioritas 2025

Parlementarial

DPRK Banda Aceh Minta PLN Beri Kompensasi atas Pemadaman Listrik

Berita

Anggota DPRA Minta Pemkab dan Penegak Hukum Tertibkan Biliar di Aceh Tenggara yang Dijadikan Judi

Parlementarial

Dishub dan Komisi III DPRK Tinjau Titik Rawan Kemacetan di Banda Aceh

Parlementarial

Ketua DPRK Banda Aceh Kecam Keras Kekerasan Anak di Day Care Syiah Kuala, Desak Evaluasi Total

Parlementarial

DPRK Banda Aceh Hadiri Pelantikan PGRI Masa Bakti XXIII, Komit Kawal Kesejahteraan Guru

Parlementarial

Tekankan Kolaborasi, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Paparkan Strategi Pembangunan di Retret Kepemimpinan

Parlementarial

Anggota DPRA Desak Pemerintah Aceh Selesaikan Pembangunan Jalan Lintas Jantho – Lamno