ACEH UTARA – Upaya mengurangi risiko banjir di Kabupaten Aceh Utara kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), turun langsung meninjau kondisi Krueng Pirak yang selama ini kerap meluap dan berdampak terhadap permukiman masyarakat di Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli.
Peninjauan dilakukan dalam rangka kunjungan kerja reses, Selasa (3/11/2026), dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara, Muhammad Ja’far, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang, jajaran Muspika, serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I.
Untuk melihat kondisi sungai secara langsung, rombongan bahkan menyusuri aliran Krueng Pirak menggunakan boat dan perahu karet. Langkah tersebut dilakukan guna mengidentifikasi kondisi bantaran sungai serta titik-titik yang membutuhkan penanganan.
Dalam kunjungan itu, HRD menyoroti pentingnya normalisasi sungai sebagai salah satu langkah untuk mengurangi risiko banjir, terutama pada kawasan yang kerap terdampak luapan air ketika musim hujan.
“Kita ingin memastikan aspirasi masyarakat terkait pengendalian banjir dan perbaikan irigasi ini masuk dalam program prioritas Kementerian PUPR,” ujar HRD.
Menurutnya, penanganan Krueng Pirak membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Normalisasi sungai dinilai menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus mengurangi ancaman banjir bagi masyarakat.
Kondisi infrastruktur sumber daya air tersebut juga menjadi bagian dari agenda percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh Utara.
Sementara itu, Kadis PUPR Aceh Utara Muhammad Ja’far diharapkan mengawal koordinasi teknis dan administrasi bersama pemerintah pusat serta BWS Sumatera I agar kebutuhan penanganan Krueng Pirak mendapatkan tindak lanjut.
Melalui peninjauan lapangan tersebut, pemerintah daerah berharap usulan normalisasi Krueng Pirak dapat masuk dalam perencanaan program pemerintah pusat sehingga penanganannya dapat direalisasikan untuk mengurangi risiko banjir dan melindungi masyarakat di kawasan terdampak.
Penulis: Muhammad Afdha
Editor: Dahlan
