IDI — Aktivis lingkungan asal Aceh, Zamzami Ali, mendesak pemerintah untuk membuka diri terhadap bantuan internasional dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, paparan asap karhutla saat ini telah mencapai wilayah Aceh hingga sejumlah negara tetangga.
Berdasarkan data resmi SiPongi Kementerian Kehutanan, seluas 202.004 hektare lahan telah terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka ini melonjak 69 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan belum mencakup periode Agustus hingga Oktober.
“Kalimantan menjadi pusat kebakaran sejak dua bulan terakhir, sementara api dan asap juga dirasakan di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Papua Selatan,” ungkap Direktur Yayasan Konservasi Alam Timur Aceh (YAKATA) tersebut, Sabtu (17/10/2026).
Sebagai gambaran, luas karhutla hingga Juli tersebut setara dengan sekitar tiga kali luas wilayah DKI Jakarta (± 661 km²). Di Kalimantan Barat saja, luas area terbakar mencapai 38.310 hektare atau sekitar 58 persen dari total luas Jakarta.
Sementara itu, lembaga independen mencatat angka yang jauh lebih besar:
Auriga Nusantara Mencatat sekitar 637.000 hektare lahan terbakar hingga Agustus.
Nusantara Atlas: Mencatat hampir 895.000 hektare lahan terbakar.
Dampak Nyata terhadap Kesehatan dan Ekonomi
Dampak dari karhutla ini sudah sangat mengkhawatirkan:
Aceh: Asap mulai menyelimuti sejumlah daerah sejak 14 Oktober.
Mancanegara: Sekolah-sekolah di Johor, Malaysia, terpaksa ditutup. Bahkan, kualitas udara di Singapura sempat tercatat sebagai yang terburuk di dunia.
Kesehatan: Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi sejak 18 Agustus, di mana 63.711 kasus di antaranya menimpa balita.
Kerugian Ekonomi: Lembaga CELIOS memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan mencapai Rp123,1 triliun untuk periode Januari–Agustus.
Evaluasi Tata Kelola dan Solusi Penanganan
Meskipun mengapresiasi kerja keras puluhan ribu personel dan relawan di lapangan, YAKATA menilai ada tiga hal mendasar yang perlu segera dibenahi:
1. Keterbukaan Data: Data BNPB per 12 Oktober yang menyebutkan angka 639 hektare hanyalah luas area yang sedang dipadamkan, bukan total keseluruhan lahan yang terbakar.
2. Tata Kelola Gambut dan Perizinan: Kebakaran berulang mengindikasikan masalah serius pada tata kelola lahan, terbukti dengan sekitar 36.000 hektare area terbakar berada di wilayah konsesi.
3. Antisipasi Cuaca Ekstrem: Berharap pada hujan saja tidak cukup. BMKG memprediksi musim hujan mundur hingga November–Desember dan fenomena El Niño diproyeksikan bertahan hingga awal 2027.
Untuk mengatasinya, Zamzami Ali mengusulkan sejumlah langkah konkret, antara lain pembasahan gambut sebelum puncak kemarau, audit sarana pemadaman di area konsesi, penegakan hukum yang konsisten, serta pendampingan bagi petani agar mampu membuka lahan tanpa membakar.
“Meminta pertolongan bukan tanda kelemahan, melainkan tanggung jawab agar kerugian kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak semakin dalam. Seruan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan demi keselamatan bersama,” tegas Zamzami Ali.
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
