BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Tuha Peut Perempuan se-Kota Banda Aceh di Aula DPRK Banda Aceh, Rabu (04/11/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif, pemerintah kota, dan perwakilan perempuan di tingkat gampong (desa).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, S.T., serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Tiara Sutari AR, S.STP., M.M.
Wadah Aspirasi dan Dialog Strategis
RDP ini diselenggarakan sebagai ruang dialog inklusif guna menyerap berbagai aspirasi, gagasan, serta masukan konkret dari para tokoh perempuan yang duduk di struktur Tuha Peut Gampong.
Fokus utama diskusi tertuju pada penguatan fungsi pengawasan gampong, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta penyusunan kebijakan publik yang ramah keluarga di Banda Aceh.
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi Tuha Peut Perempuan yang terus aktif mengawal pembangunan dari tingkat tapak.
Menurutnya, peran perempuan dalam lembaga perwakilan tingkat gampong bukan sekadar pemenuhan kuota, melainkan pilar penting dalam memastikan pembangunan kota yang berkeadilan.
“Tuha Peut Perempuan memiliki garis depan dalam melihat dinamika sosial di tengah masyarakat. Catatan, masukan, dan aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi bahan evaluasi dan penyusunan arah kebijakan legislasi maupun penganggaran DPRK ke depan, khususnya yang menyangkut kesejahteraan perempuan dan keluarga,” ujar Irwansyah.
Sinergi Kebijakan dan Pemberdayaan Keluarga
Sementara itu, Plt. Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari AR, S.STP., M.M., menyoroti pentingnya integrasi program pemerintah kota dengan kebutuhan nyata di tingkat gampong.
Ia menekankan bahwa penguatan ketahanan keluarga, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas ekonomi perempuan memerlukan keterlibatan aktif Tuha Peut Perempuan.
“Sinergitas antara pemerintah kota melalui DP3AP2KB, DPRK, dan Tuha Peut Perempuan merupakan kunci utama. Lewat RDP ini, kita menyelaraskan langkah agar program-program pemberdayaan dan perlindungan keluarga benar-benar menyentuh akar rumput serta didukung oleh regulasi yang kuat,” jelas Tiara Sutari.
Komitmen Melahirkan Kebijakan Berkelanjutan
Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, para perwakilan Tuha Peut Perempuan menyampaikan beragam poin strategis, mulai dari usulan alokasi anggaran gampong yang lebih berpihak pada kegiatan pemberdayaan perempuan, penguatan posyandu dan layanan kesehatan keluarga, hingga mekanisme penanganan masalah sosial di tingkat lokal.
Rapat Dengar Pendapat ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti poin-poin kesepakatan ke dalam perumusan kebijakan teknis, rekomendasi legislatif, serta penyempurnaan program kerja instansi terkait demi terwujudnya Kota Banda Aceh yang inklusif, sejahtera, dan berpihak pada perempuan serta keluarga. [Adv]
Editor: Dahlan
