Aceh Tamiang – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya memberikan penjelasan terbuka terkait keputusan pemerintah yang tidak menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi tingkat tinggi bersama para gubernur, jajaran menteri kabinet, serta pimpinan BUMN yang digelar di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui pertimbangan matang yang mencakup skala kejadian, luas wilayah terdampak, serta kemampuan negara dalam melakukan penanganan secara menyeluruh. Dengan jumlah provinsi di Indonesia mencapai 38, Prabowo menilai bahwa bencana yang terjadi di tiga provinsi masih dapat ditangani melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah tanpa perlu menaikkan status menjadi bencana nasional.
“Masih ada yang mempertanyakan kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Kita punya 38 provinsi, dan yang terdampak saat ini tiga provinsi. Selama sebagai bangsa dan negara kita masih mampu menghadapi dan menangani, maka tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari Suara.com.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap meremehkan penderitaan masyarakat terdampak. Sebaliknya, ia menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap bencana ini, yang dibuktikan dengan kehadiran langsung Presiden serta banyak menteri kabinet di wilayah terdampak.
“Ini sangat serius. Buktinya hari ini banyak menteri berada di Aceh. Bahkan dua menteri langsung turun ke Aceh Utara,” katanya.
Prabowo menjelaskan, pengerahan jajaran kabinet secara langsung ke lapangan bertujuan memastikan seluruh proses penanganan darurat, distribusi bantuan, hingga upaya pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah pusat, menurutnya, tidak ingin ada hambatan birokrasi yang memperlambat bantuan bagi masyarakat.
Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar untuk mendukung penanganan bencana, mulai dari fase tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Bantuan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, pembangunan hunian sementara dan permanen, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi warga terdampak.
“Kita akan habis-habisan membantu. Anggaran sudah kita siapkan cukup besar untuk mengatasi dampak bencana ini. Negara hadir dan tidak akan tinggal diam,” tegas Prabowo.
Rapat koordinasi tersebut digelar di sela kunjungan kerja Presiden ke Aceh Tamiang untuk meninjau pembangunan rumah hunian yang dikerjakan oleh Danantara bagi korban bencana. Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, sejumlah menteri kabinet, pimpinan TNI dan BNPB, serta 15 direktur utama BUMN yang terlibat dalam program pemulihan dan pembangunan infrastruktur.
Kehadiran lintas kementerian, lembaga, dan BUMN ini menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatra menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat. Presiden berharap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mempercepat pemulihan serta mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak ke kondisi normal secepat mungkin.(**)
Editor: Redaksi
