Home / Pemerintah

Selasa, 3 Februari 2026 - 10:06 WIB

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Hadiri Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah

Redaksi

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Wakil Wali Kota dan jajaran Forkopimda menghadiri rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang dibuka dengan taklimat Presiden RI.(2/2/2026).

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Wakil Wali Kota dan jajaran Forkopimda menghadiri rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang dibuka dengan taklimat Presiden RI.(2/2/2026).

Banda Aceh — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Wakil Wali Kota serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banda Aceh menghadiri rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digelar dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah, Senin, 2 Februari 2026 di Jakarta.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah, termasuk dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh.

Acara ini dibuka dengan taklimat langsung dari Presiden Republik Indonesia, yang memberikan arahan strategis terkait prioritas pembangunan nasional, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pusat dan daerah.

Baca Juga :  Bupati Muharram Idris: Peran PWI Vital Ciptakan Citra Positif Aceh Besar

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan rasa syukur atas kesempatan menghadiri forum koordinasi tersebut. Menurutnya, rapat ini menjadi wadah penting untuk memastikan Banda Aceh terus sejalan dengan program nasional sekaligus membawa aspirasi daerah agar mendapat perhatian lebih luas dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, saya bersama Bang Wakil Wali Kota serta seluruh Forkopimda Banda Aceh menghadiri rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Acara yang dibuka dengan taklimat Presiden Indonesia ini kita harapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat besar bagi Aceh maupun pemerintah pusat,” ujar Illiza.

Baca Juga :  Komisi 1 DPRA Minta Pemerintah Diraja Malaysia Usut Tuntas Kasus Penembakan Warga Aceh

Illiza menegaskan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain itu, rakor tersebut juga menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor unggulan lainnya di Banda Aceh.

Baca Juga :  Asisten I Sekdakab Aceh Besar Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan SMK 1 Muhammadiyah Aceh 

Wakil Wali Kota Banda Aceh turut menambahkan bahwa kolaborasi yang erat akan membuka peluang lebih besar bagi Banda Aceh untuk mendapatkan dukungan program-program nasional yang dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Forkopimda Banda Aceh dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama seluruh unsur pimpinan daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat serta menjaga harmonisasi pembangunan dan keamanan di wilayah Kota Banda Aceh.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap tercipta langkah konkret dan kerja sama berkelanjutan demi mewujudkan Banda Aceh sebagai kota kolaborasi yang maju, religius, dan sejahtera.(**)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Komisi III DPRA Panggil Pengusaha BBM, Kejar Pendapatan Aceh dari PBBKB

Pemerintah

Junaidi di Apel Rutin Disdik Aceh: Energi Baru untuk Wujudkan “Aceh Meusyuhu”

Daerah

Gelar Sikap Bersama, Dosen ASN Aceh Surati Presiden Prabowo minta Tukin Dosen Segera Direalisasi

Daerah

Sekda Aceh Bahas Penanganan Banjir Bersama Bupati Aceh Timur

Aceh Besar

Asisten I Sekdakab Aceh Besar Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan SMK 1 Muhammadiyah Aceh 

Aceh Besar

Plt Sekda Aceh Besar Lantik 3 Pejabat Fungsional

Parlementarial

Anggota DPRA Bunda Salma: Pengawalan Transparan Kasus PT BMU Wajib Dilakukan

Daerah

Wakil Ketua DPRK Daniel Abdul Wahab Minta Dishub Operasional Kembali Transkutaraja dan Tambah Rute Baru