Home / Pemerintah

Selasa, 3 Februari 2026 - 10:06 WIB

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Hadiri Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah

Redaksi

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Wakil Wali Kota dan jajaran Forkopimda menghadiri rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang dibuka dengan taklimat Presiden RI.(2/2/2026).

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Wakil Wali Kota dan jajaran Forkopimda menghadiri rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang dibuka dengan taklimat Presiden RI.(2/2/2026).

Banda Aceh — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Wakil Wali Kota serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banda Aceh menghadiri rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digelar dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah, Senin, 2 Februari 2026 di Jakarta.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah, termasuk dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Aceh dan khususnya Kota Banda Aceh.

Acara ini dibuka dengan taklimat langsung dari Presiden Republik Indonesia, yang memberikan arahan strategis terkait prioritas pembangunan nasional, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pusat dan daerah.

Baca Juga :  Bupati Muharram Idris: Peran PWI Vital Ciptakan Citra Positif Aceh Besar

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan rasa syukur atas kesempatan menghadiri forum koordinasi tersebut. Menurutnya, rapat ini menjadi wadah penting untuk memastikan Banda Aceh terus sejalan dengan program nasional sekaligus membawa aspirasi daerah agar mendapat perhatian lebih luas dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, saya bersama Bang Wakil Wali Kota serta seluruh Forkopimda Banda Aceh menghadiri rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Acara yang dibuka dengan taklimat Presiden Indonesia ini kita harapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat besar bagi Aceh maupun pemerintah pusat,” ujar Illiza.

Baca Juga :  Komisi 1 DPRA Minta Pemerintah Diraja Malaysia Usut Tuntas Kasus Penembakan Warga Aceh

Illiza menegaskan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain itu, rakor tersebut juga menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor unggulan lainnya di Banda Aceh.

Baca Juga :  Asisten I Sekdakab Aceh Besar Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan SMK 1 Muhammadiyah Aceh 

Wakil Wali Kota Banda Aceh turut menambahkan bahwa kolaborasi yang erat akan membuka peluang lebih besar bagi Banda Aceh untuk mendapatkan dukungan program-program nasional yang dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Forkopimda Banda Aceh dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama seluruh unsur pimpinan daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat serta menjaga harmonisasi pembangunan dan keamanan di wilayah Kota Banda Aceh.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap tercipta langkah konkret dan kerja sama berkelanjutan demi mewujudkan Banda Aceh sebagai kota kolaborasi yang maju, religius, dan sejahtera.(**)

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Polda Aceh Kerahkan 661 Personel untuk Amankan Hari Buruh Internasional

Pemerintah

Dokter Hewan Aceh Awasi Ketat Pemotongan Ternak Meugang

Parlementarial

Asa PPPK Penuh Waktu akan Dibawa DPR Aceh ke KemenPANRB

Parlementarial

Anggota DPRA Muhammad Rizky Minta BNPB Perhatikan Korban Banjir Penyewa Rumah di Aceh Tamiang

Parlementarial

Anggota DPRA Dapil X bentuk forum aspiratif untuk respon keluhan masyarakat

Pemerintah

Pembuatan Akun SPMB Diperpanjang hingga Besok, Kadisdik Aceh Ingatkan Larangan Pungli

Pemerintah

Operasional Kendaraan di Jembatan Bailey Krueng Tingkeum Dibatasi, Muatan Maksimal 30 Ton

Parlementarial

Tekankan Kolaborasi, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Paparkan Strategi Pembangunan di Retret Kepemimpinan