TAKENGON – Genangan air di Kampung Sanehen, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, yang kini membentuk reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan I dan II, memicu kekecewaan warga Sanehen dan Wih Sagi Indah. Lahan yang kini mulai terendam air tersebut diketahui masih menjadi objek sengketa dengan PT PLN (Persero).
Koordinator Masyarakat Pemilik Lahan, Harjuliska, menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak serius dalam menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung sejak tahun 1998 tersebut.
“Sejak 1998 orang tua dan pendahulu kami sudah berurusan dengan pihak perusahaan. Sampai sekarang belum ada kejelasan pasti, bahkan Bupati Haili Yoga abai dengan persoalan ini,” kata Harjuliska, Sabtu (5/9/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah membentuk tim verifikasi dan validasi pada rentang tahun 2022–2023 yang melibatkan Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi terkait. Hasil pengukuran ulang menemukan sejumlah objek, termasuk bangunan rumah dan tapak rumah, yang belum dibayarkan oleh pihak PLN.
Meski hasil verifikasi dan validasi telah dituangkan dalam dokumen resmi berstempel Pemkab Aceh Tengah, Harjuliska menyebut hasil tersebut kemudian dibatalkan secara sepihak oleh PT PLN.
Upaya warga untuk meminta kepastian hukum terus dilakukan, termasuk menemui Bupati Aceh Tengah sekitar dua bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, bupati berjanji akan menyelesaikan masalah secara langsung di lapangan saat uji coba penggenangan. Namun, janji itu tidak terealisasi hingga air kini menutupi area yang menjadi objek tuntutan.
Langkah menyurati Dinas Pertanahan Aceh Tengah atas arahan Wakil Bupati juga belum membuah hasil maupun jawaban resmi.
Harjuliska memperingatkan bahwa kepemilikan dokumen resmi verifikasi oleh warga berpotensi menjadi “bom waktu” serta konflik berkepanjangan yang diwariskan ke generasi mendatang jika tidak segera diselesaikan secara adil.
Masyarakat mendesak Pemkab Aceh Tengah agar tidak hanya berfokus pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari proyek strategis tersebut, tetapi juga memprioritaskan pemenuhan hak-hak warga. Pihaknya meminta pemerintah segera memfasilitasi ruang audiensi dan mempertemukan masyarakat dengan PT PLN guna mencari solusi atas permasalahan yang sudah berjalan puluhan tahun ini.
Penulis: Tika Fitri Lestari
Editor: Dahlan
