Jakarta – Sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penuh pembentukan enam Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Aceh. Dukungan ini disampaikan saat Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) CDOB Aceh melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi ke Senayan, Jakarta, pada Selasa, 6 Mei 2025.
Kunjungan Forkoda CDOB Aceh yang dipimpin oleh Dr. Fuadri selaku Ketua Forkoda ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari para legislator nasional asal Aceh terhadap percepatan pembentukan enam DOB yang telah lama diperjuangkan masyarakat.
Turut hadir dalam rombongan Forkoda, Wakil Ketua Forkoda yang juga Ketua Panitia CDOB Aceh Raya, Abdurrahman Ahmat, serta sejumlah anggota DPRA yang selama ini turut aktif mengawal aspirasi pemekaran daerah di Aceh.
Adapun enam calon DOB yang diperjuangkan adalah: Aceh Raya (pemekaran dari Aceh Besar), Kota Meulaboh (pemekaran dari Aceh Barat), Aceh Malaka (pemekaran dari Aceh Timur), Aceh Selatan Jaya (pemekaran dari Aceh Selatan), Kota Panton Labu (pemekaran dari Aceh Utara), dan Kepulauan Selaut Besar (pemekaran dari Simeulue).
Dalam pertemuan di Jakarta, Forkoda berdialog langsung dengan sejumlah tokoh penting Aceh di parlemen, antara lain Nazaruddin Dek Gam dari Fraksi PAN yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, HT Ibrahim dari Fraksi Demokrat, dan Ilham Pangestu dari Fraksi Golkar.
Forkoda juga menyampaikan aspirasi kepada anggota DPD RI asal Aceh seperti Azhari Cage dan Sudirman Haji Uma. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, anggota DPD RI asal Jawa Barat, Komeng, yang menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan pemekaran di Aceh.
Ketua Forkoda, Dr. Fuadri menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan sekadar kepentingan lokal, tetapi bentuk keadilan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah calon DOB.
“Silaturahmi ini kami lakukan untuk menyampaikan kesiapan enam CDOB di Aceh dan memohon dukungan serta pengawalan dari para legislator, agar daerah-daerah ini bisa masuk dalam rencana penataan wilayah ketika pemerintah membuka kembali keran pemekaran,” ujar Fuadri.
Nazaruddin Dek Gam menyatakan bahwa sebagai Ketua MKD DPR RI sekaligus putra daerah Aceh, ia memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional. Ia juga menegaskan bahwa pengawalan terhadap aspirasi pembentukan DOB merupakan bagian dari tugas konstitusional dan amanah dari rakyat.
“Kami siap berjuang bersama Forkoda. Ini bukan tentang politik elektoral, ini tentang masa depan rakyat dan keadilan pembangunan. Enam DOB ini adalah harapan banyak orang, dan kita tidak boleh abaikan itu,” tegas Dek Gam.
HT Ibrahim, dalam tanggapannya, menyambut positif aspirasi yang disampaikan Forkoda. Ia menyatakan bahwa perjuangan pemekaran daerah merupakan bentuk upaya meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan yang merata.
“Kami di DPR RI siap mendukung aspirasi pemekaran enam CDOB ini. Yang penting adalah kesiapannya jelas dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kita semua tahu, pemekaran yang baik akan membawa manfaat besar bagi daerah,” ujar HT Ibrahim.
Senada dengan itu, Ilham Pangestu dari Fraksi Golkar menegaskan bahwa fraksinya akan mengawal penuh jika regulasi penataan daerah mulai dibuka oleh pemerintah pusat.
“Begitu dua PP terkait penataan daerah diterbitkan, kita pastikan Aceh tidak tertinggal. Saya akan bantu memperjuangkan agar enam DOB ini masuk dalam prioritas pemerintah,” kata Ilham.
Menurut Fuadri, Aceh termasuk provinsi yang memiliki potensi besar dalam konteks penataan wilayah karena faktor geografis, demografis, serta sejarah perjuangan panjang terhadap otonomi daerah. Namun, selama moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2014, banyak aspirasi masyarakat di Aceh yang terhenti.
“Kita semua tahu, moratorium yang berlaku hampir satu dekade ini membuat banyak aspirasi pemekaran di berbagai daerah tertahan. Padahal, sejumlah daerah di Aceh telah lama siap, baik dari segi administratif, infrastruktur, maupun dukungan masyarakat,” jelas politisi PAN itu.
Ia menambahkan, Forkoda telah menyusun berbagai dokumen pendukung serta melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan pemuda dalam proses penyusunan naskah akademik dan usulan pemekaran.
“Kami bukan hanya datang dengan harapan, tapi juga dengan data, kajian, dan kesiapan nyata. Kami harap, teman-teman DPR RI dan DPD RI dapat menyuarakan ini di Senayan, terlebih jika dua Peraturan Pemerintah, yakni PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan PP Penataan Daerah, benar-benar segera diterbitkan,” ujarnya.
Azhari Cage dan Sudirman Haji Uma juga menyatakan komitmen untuk membawa suara masyarakat Aceh ke sidang-sidang DPD dan forum bersama kementerian terkait.
“Kami akan kawal dari jalur DPD. Saya yakin, jika pemerintah pusat melihat keseriusan dan kesiapan dari daerah, enam DOB ini bisa jadi kenyataan dalam waktu dekat,” ujar Haji Uma.
Seniman sekaligus anggota DPD RI dari Jawa Barat, Komeng, yang hadir dalam pertemuan itu, bahkan menyatakan dukungannya terhadap pemekaran di Aceh.
“Saya sebagai sahabat dari Jawa Barat mendukung kawan-kawan di Aceh. Kalau daerahnya siap dan masyarakat mendukung, kenapa tidak? Mari kita bangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah,” ucap Komeng.
Pertemuan Forkoda dengan para legislator Senayan ini menjadi sinyal positif bagi kelanjutan perjuangan enam CDOB di Aceh. Dengan adanya sinergi antara Forkoda, DPRA, dan para legislator DPR RI serta DPD RI, harapan masyarakat di enam wilayah calon DOB kini semakin terbuka lebar.
Fuadri menegaskan bahwa Forkoda akan terus melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Ini baru langkah awal. Kami akan terus bergerak, karena perjuangan ini adalah amanah rakyat. Semoga Allah meridhai dan memberikan kemudahan,” tutupnya. []
Editor: Redaksi
