Banda Aceh — Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Muhammad Rizky, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga dan distribusi semen di Tanah Rencong.
Langkah ini diambil guna menyikapi kelangkaan serta melonjaknya harga semen di berbagai wilayah Aceh dalam sepekan terakhir. Muhammad Rizky menilai situasi ini bukan sekadar persoalan dinamika pasar biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, percepatan pemulihan masyarakat pascabencana, serta keberlangsungan pembangunan infrastruktur daerah.
“Kelangkaan semen ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang sedang membangun rumah, pelaku usaha konstruksi, hingga proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan kepastian pasokan material,” ujar Muhammad Rizky, Jumat (31/7/2026).
Menurut Rizky, Aceh sebagai daerah yang memiliki industri semen semestinya tidak mengalami persoalan distribusi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga dan distribusi semen agar pasokan dapat kembali normal.
Selain evaluasi, ia meminta Pemerintah Aceh segera memanggil seluruh pemangku kepentingan—mulai dari produsen, distributor, hingga instansi terkait—untuk mengidentifikasi penyebab utama dari kelangkaan tersebut.
Rizky menegaskan, apabila ditemukan adanya praktik penimbunan, permainan distribusi, atau tindakan lain yang merugikan masyarakat, maka aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, pihak DPRA berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga diperoleh solusi yang memberikan manfaat serta kepastian bagi masyarakat, mengingat sektor konstruksi berdampak langsung pada perekonomian masyarakat pascabencana.
“Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan distribusi. Pemerintah Aceh harus memastikan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar,” tegasnya.
Ia pun berharap Pemerintah Aceh tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga mampu membangun sistem distribusi yang lebih efektif agar persoalan serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan semen di seluruh wilayah Aceh sehingga pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan normal kembali,” pungkas Muhammad Rizky. [Adv]
Editor: Redaksi
