Home / Hukrim

Minggu, 9 Agustus 2026 - 13:27 WIB

Haji Uma Desak Polres Aceh Tamiang Proses Hukum Kasus TPKS Anak 13 Tahun Meski Ada Surat Damai

REDAKSI

Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma, mendesak Polres Aceh Tamiang segera memproses hukum kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap anak 13 tahun berinisial A di Kecamatan Seruway.

Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma, mendesak Polres Aceh Tamiang segera memproses hukum kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap anak 13 tahun berinisial A di Kecamatan Seruway.

ACEH TAMIANG — Anggota Komite I DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma, mendesak Polres Aceh Tamiang untuk segera memproses hukum kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menimpa seorang anak berusia 13 tahun berinisial A di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Haji Uma memberikan atensi khusus terhadap peristiwa ini setelah menerima laporan dari masyarakat. Korban merupakan seorang anak piatu dari keluarga kurang mampu.

Ia menegaskan bahwa meskipun sebelumnya sempat ada surat perdamaian antara pelaku dan pihak wali korban yang ditandatangani pada 31 Juli 2026, proses hukum harus tetap berjalan. Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali jika pelaku masih berstatus anak.

Baca Juga :  Tim Rimueng Tangkap Pasutri di Aceh Besar atas Kasus Pembobolan Toko Elektronik

Selain itu, berdasarkan Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 6 Ayat (1) jo Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tindakan persetubuhan atau pelecehan seksual fisik terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu, kepolisian diharapkan langsung bertindak tanpa harus menunggu laporan resmi dari pihak korban.

Baca Juga :  Belum Sampai 24 Jam, Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Pasar Aceh Diamankan Satreskrim Polresta Banda Aceh

Haji Uma juga mempertanyakan syarat yang diajukan pihak Polsek Seruway maupun Polres Aceh Tamiang terkait perlunya surat pembatalan perdamaian yang ditandatangani oleh datok penghulu (kepala desa) agar laporan kepolisian dapat diproses. Kendala timbul karena pihak keluarga ibu korban yang menolak perdamaian tersebut hingga kini belum mendapatkan tanda tangan pembatalan dari datok penghulu.

Baca Juga :  Polda Aceh Berhasil Gagalkan Perdagangan Anak di Bawah Umur

Berdasarkan laporan yang diterima Haji Uma, dugaan kekerasan seksual tersebut dialami korban secara berulang, bermula sejak korban duduk di kelas 5 SD dan berlanjut saat kelas 6 SD. Kejadian pertama berlangsung ketika korban baru pulang sekolah dan berada seorang diri di rumah saat didatangi terduga pelaku.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

Hukrim

Mahasiswa STAIN TDM Desak Penyelesaian Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sebelum Masa Skorsing Dosen Berakhir

Hukrim

Polisi Memburu Terduga Pelaku Penembakan di Rest Area Tol Tangerang 4 Orang

Hukrim

Notaris di Aceh Besar Divonis 5 Bulan Percobaan, Kasus Jual Beli Tanah “Semu” Seret Oknum Polisi

Hukrim

Operasi Antik Seulawah 2026: Polres Gayo Lues Musnahkan 53 Ribu Batang Ganja Seluas 26,5 Hektare

Daerah

Diduga Korupsi Pajak Daerah,Mantan Bendahara BPKD Aceh Barat di Tuntut 3 Tahun Penjara

Hukrim

Sebulan Setelah Dilaporkan, Terduga Pelaku KDRT di Banda Aceh Akhirnya Ditangkap

Hukrim

Oknum TNI Dilaporkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe Terkait Dugaan Pemukulan Wartawan

Hukrim

Polda Aceh Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang