JAKARTA — Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi menyepakati bahwa Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selaku mandataris muktamar tidak diizinkan merangkap jabatan politik maupun jabatan publik tertentu. Kesepakatan yang diraih di Jombang pada Minggu, 30 Agustus 2026 ini selanjutnya akan dibawa ke sidang pleno untuk disahkan.
Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar Ke-35 NU, Prof. Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa keputusan tersebut berlaku khusus untuk dua posisi tertinggi tersebut, sementara pengurus NU lainnya tidak terikat aturan ini. Larangan rangkap jabatan politik tersebut mencakup posisi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, hingga pimpinan partai politik.
- Musyawarah Mufakat: Aturan pembatasan jabatan ini dicapai secara mulus tanpa melalui pemungutan suara (voting). Menurut Asrorun, langkah ini merupakan jalan keluar yang bijak agar Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dapat menjaga fokus menjalankan mandat organisasi.
- Peran Siyasatul Ulya: Kepemimpinan puncak PBNU dinilai menjalankan siyasatul ulya (politik tingkat tinggi), sehingga harus dibedakan dari jabatan politik praktis yang berorientasi pada urusan keduniaan (siyasatuddunya).
- Posisi AHWA: Selain keputusan rangkap jabatan, Komisi Organisasi menyepakati mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) tetap digunakan dalam proses pemilihan Rais Aam PBNU.
Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, turut menegaskan bahwa batasan rangkap jabatan tersebut memang strictly dikhususkan bagi produk langsung muktamar, yaitu Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, sedangkan jajaran pengurus di luar posisi tersebut tetap diperbolehkan.
Muktamar Ke-35 NU sendiri berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang. Agenda besar ini dihadiri oleh jajaran peserta dari tingkat Pengurus Wilayah (PWNU), Pengurus Cabang (PCNU), hingga Pengurus Cabang Istimewa (PCINU) dari dalam dan luar negeri.
Penulis: Nazarullah
Editor: Dahlan
