SIMEULUE — Pemerintah Kabupaten Simeulue bekerja sama dengan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University mengkaji pengembangan budi daya perikanan air tawar dan marikultur di kawasan transmigrasi Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Program kolaborasi Kementerian Transmigrasi ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan membangun rantai ekonomi baru di wilayah tersebut.
Pimpinan TEP, Irzal Efendi, menjelaskan bahwa budi daya ikan air tawar sangat krusial untuk menjamin ketersediaan protein masyarakat kepulauan, terutama saat pasokan ikan laut terganggu oleh cuaca ekstrem pada musim barat dan musim peralihan.
Pengembangan ini merupakan tindak lanjut dari kajian TEP IPB University pada tahun 2025 yang kini diimplementasikan dalam riset aksi berskala usaha tani. Berdasarkan riset tersebut, komoditas ikan lele dan nila memiliki prospek pasar yang kuat di Simeulue.
“Pengembangan lele dirancang secara terintegrasi mulai dari pembenihan, pendederan hingga pembesaran,” ujar Irzal pada Minggu. Ia menambahkan bahwa teknologi yang diterapkan mencakup kolam terpal bulat, penggunaan induk unggul dari Banda Aceh, hingga formulasi pakan secara mandiri.
Pengembangan Sektor Marikultur dan Lobster
Selain sektor air tawar, TEP dan Pemkab Simeulue memberikan perhatian khusus pada komoditas lobster. Sebagai kawasan rantai pasok benih bening lobster (BBL), Simeulue dinilai perlu mengoptimalkan potensi tersebut agar memberikan nilai tambah ekonomi, bukan sekadar menjual komoditas mentah.
Rencana pengembangan mencakup pendederan lobster hingga ukuran 10–50 gram per ekor. Pendekatan teknologi yang disiapkan meliputi:
- Darat (Land-based Aquaculture): Menggunakan sistem resirkulasi (recirculating aquaculture system/RAS).
- Laut: Menggunakan keramba jaring apung, jaring tenggelam, maupun keramba jaring dasar laut.
Dukungan Pemerintah Daerah
Staf Ahli Bupati Simeulue Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kasirman, menyambut positif inisiatif ini. Pihaknya berharap program tersebut mampu menciptakan keran ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat kawasan transmigrasi.
“Kami berharap pengembangan kawasan transmigrasi bukan hanya memindahkan pusat kegiatan ekonomi ke wilayah baru, tetapi masyarakat perlu dibekali pengetahuan, teknologi, dan kelembagaan agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan,” tutur Kasirman.
Editor: Dahlan
