Banda Aceh — Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pidie, Mustafa Kamal, memastikan bahwa pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya dilakukan secara berjenjang dan berkala.
“Pengawasan dapur MBG dilakukan secara berjenjang dan berkala melalui koordinasi dengan koordinator kecamatan hingga ke kepala SPPG,” ujar Mustafa Kamal saat dihubungi dari Banda Aceh, Jumat.
Cakupan dan Mekanisme Pengawasan
Mustafa menjelaskan bahwa pengawasan menyeluruh ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain:
- Operasional Dapur & Kebersihan: Menjaga kebersihan dan kelancaran operasional harian.
- Keamanan & Kualitas Pangan: Memastikan makanan aman dan berkualitas untuk dikonsumsi.
- Pendataan & Distribusi: Mengawal ketepatan data penerima manfaat serta proses distribusi makanan.
- Administrasi & Kepatuhan SOP: Memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan standar operasional prosedur yang ditetapkan BGN.
Ia menegaskan, jika ditemukan temuan atau kekurangan yang bersifat teknis maupun administratif, perbaikan akan segera dilakukan.
“Setiap temuan menjadi bahan evaluasi dan tidak dibiarkan tanpa tindak lanjut. Untuk pelanggaran yang bersifat serius, tentunya akan dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Mustafa.
Pembinaan dan Sanksi Bagi Pelanggaran
Bagi SPPG yang kedapatan belum memenuhi standar, BGN akan memberikan arahan dan pembinaan agar segera melakukan pembenahan sesuai SOP. Pihaknya juga akan turun kembali ke lapangan untuk memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.
Namun, jika ditemukan bentuk pelanggaran yang lebih berat, penanganannya akan diteruskan kepada pihak berwenang sesuai dengan aturan BGN yang berlaku.
Sebaran SPPG di Kabupaten Pidie
Saat ini, terdapat 55 unit SPPG yang telah beroperasi melayani program MBG di Kabupaten Pidie. Dari seluruh wilayah yang ada, tinggal satu kecamatan—yakni Kecamatan Mane—yang belum tersentuh program ini karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
BGN terus berupaya mendorong pemerataan SPPG agar mampu menjangkau seluruh target penerima manfaat. Evaluasi terhadap pemetaan wilayah dan satuan pendidikan juga dilakukan secara berkelanjutan demi mengoptimalkan pelayanan.
“Pada prinsipnya, kami berkomitmen menjaga tata kelola SPPG agar berjalan sesuai SOP, transparan, akuntabel, serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat yang menjadi sasaran program,” pungkas Mustafa Kamal.
Editor: Redaksi
